Tujuh Jam..! Kejati Jatim Geledah Kantor YKP

0
58
Pengeledahan Di Kantor YKP
Penggeledahan di Kantor YKP. (foto/ist)

SURABAYA. Ucapan  Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim akan membongkar kasus mega korupsi bernilai triliunan rupiah di Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Surabaya bukan gertak sambal.

Buktinya, meski masih dalam suasana lebaran, tim Penyidik Kejati Jatim melakukan penggeledahan kantor YKP dan PT Yekape, Selasa 11 Juni 2019. Pengeledahan dilakukan setelah pekan lalu status kasus ini naik ke tahan penyidikan.

Pengeledahan dikawal enam personil TNI dari Garnisun Surabaya, berlangsung sekitar tujuh jam. Mulai pukul 10.00 sampai 17.00. WIB. Tim penyidik yang berjumlah 16 orang langsung “mengobok-obok” dua kantor yang berada di Jl. Sedap Malam dan Jl. Kusuma Bangsa.

Tim penggeledahan langsung dipimpin Aspidsus Didik Farkhan dan Asintel Bambang Gunawan. Kedua pejabat di Kejati Jatim itu terlihat langsung di dua lokasi yang digeledah itu.

“Kami menggeledah di Kantor YKP dan PT Yekape untuk mendukung penyidikan yang telah kami lakukan. Ada banyak dokumen penting yang kami sita dalam penggeladahan ini,” kata Didik Farkhan.

Seperti diketahui, kasus korupsi YKP pernah beberapa kali mencuat. Bahkan pada tahun 2012 DPRD kota Surabaya pernah melakukan hak angket dengan memanggil semua pihak ke DPRD.

Bahkan saat itu pansus hak Angket memberikan rekomendasi agar YKP dan PT. YEKAPE diserahkan ke Pemkot Surabaya. Karena memang keduanya adalah aset Pemkot. Namun pengurus YKP menolak menyerahkan.

Menurut Aspidsus Kejati Jatim Didik Farkhan, Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dibentuk oleh Pemkot Surabaya tahun 1951. Seluruh modal dan aset awal berupa tanah sebanyak 3.048 persil tanah berasal dari Pemkot. Yaitu tanah negara bekas Eigendom verponding.

Bukti YKP itu milik Pemkot sejak pendirian ketua YKP selalu dijabat rangkap oleh Walikota Surabaya. Hingga tahun 1999 dijabat Walikota Sunarto. Karena ada ketentuan UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah Kepala Daerah tidak boleh rangkap jabatan, akhirnya tahun 2000 walikota Sunarto mengundurkan diri dan menunjuk Sekda Yasin sebagai ketua.

Ykp 3
Penyidik Kejati Jatim membawa berkas dari Kantor YKP.

Namun tiba-tiba tahun 2002, walikota Sunarto menunjuk dirinya lagi dan 9 pengurus baru memimpin YKP. “Sejak saat itu pengurus baru itu mengubah AD/ART dan secara melawan hukum “memisahkan” diri dari Pemkot.

“Padahal sampai tahun 2007 YKP masih setor ke Kas daerah Pemkot Surabaya. Namun setelah itu YKP dan PT YEKAPE yang dibentuk YKP berjalan seolah diprivatisasi oleh pengurus hingga asetnya saat ini berkembang mencapai trilyunan rupiah,” ujar Didik.

Tim penyidik, menurut Didik sudah menemukan perbuatan melawan hukum para pengurus itu yang menguasai YKP. “Dan yang jelas, ada kerugian negara yang nilainya fantastis di kasus ini, ” ucapnya. (tom)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here