Putusan Batal Demi Hukum Akibat Hak Terabaikan

0
21
Palu
Ilustrasi putusan hakim

Berkas kasus “idiot” musisi Ahmad Dhani dikembalikan ke polisi oleh kejaksaan. Alasannya, ada hak dari Ahmad Dhani yang berstatus sebagai tersangka, belum dipenuhi oleh polisi. Apa itu? Tidak adanya keterangan saksi meringankan yang diajukan oleh Ahmad Dhani dalam berkas berita acara pemeriksaan (BAP).

Apa akibat hukum yang ditimbulkan? Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim, Sunarta pada konferensi pers, Jumat (28/12/2018) mengatakan, jika tak dipenuhi, maka dapat batal demi hukum…Benarkah demikian?

Kita cari tahu dulu apa itu yang disebut dengan tersangka…

Pasal 1 butir 14 KUHAP menyebutkan, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Dalam frasa “patut diduga” menunjukkan arti belum ada kepastian bahwa seseorang tersebut bersalah, karena masih “diduga” sebagai pelaku tindak pidana. Asas Praduga tak bersalah berlaku hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan.

Jika demikian, apa hak tersangka? Salah satunya tercantum dalam Pasal 116 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi:
Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah dia menghendaki saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara.

Dalam pasal 116 KUHAP mengisyaratkan, bahwa seorang tersangka memiliki hak untuk mengajukan saksi yang menguntungkannya sebagai bagian dari upaya pembelaannya melawan dakwaan nantinya bilamana itu ada. Jika tidak ada pun artinya tidak masalah, karena ini hak tersangka.

Namun beda persoalan ketika tersangka bermaksud meminta pada penyidik agar ada keterangan saksi meringankan untuk dirinya. Maka, penyidik wajib untuk mencatatkannya ke dalam berita acara.

Hal sama juga diisyaratkan oleh Pasal 65 KUHAP yang berbunyi: Tersangka atau terdakwa berhak mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.

Penafsiran pada pasal ini sama dengan Pasal 116 KUHAP.

Apa yang disebut dengan Saksi? Pasal 1 angka 26 KUHAP berbunyi: Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Lantas apa bedanya dengan keterangan Ahli? Pasal 1 angka 28 KUHAP berbunyi: Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Kedua keterangan baik itu saksi maupun ahli dari pihak tersangka, wajib ada dalam berita acara bilamana ia menghendaki sebagai upaya pembelaan sebagai penyeimbang atas perkara yang disangkakan padanya.

Jadi, bagaimana pengertian batal demi hukum dalam perspektif KUHAP? Ternyata KUHAP menerangkan soal syarat yang harus dimuat dalam sebuah putusan hakim. Jika syarat itu tidak terpenuhi salah satunya, maka putusan hakim bisa batal demi hukum.

Ini berarti, sudah masuk dalam ranah peradilan. Jika demikian, maka status tersangka sudah berubah menjadi terdakwa. Pasal 1 angka 15 KUHAP menjelaskan: terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan.

Berikut merupakan unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam putusan hakim, berdasarkan Pasal 197 KUHAP yang berbunyi:

Surat putusan pemidanaan memuat:
a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARIKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;

Apabila tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.

Kesimpulannya, putusan yang batal demi hukum adalah putusan yang tidak mencantumkan salah satu ketentuan huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l. Ini berarti putusan dianggap tidak pernah ada dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap terdakwa serta jaksa tidak dapat melaksanakannya. (win)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here