Bongkar…!! Korupsi Raksasa di YKP Surabaya Naik Status, Siapa Jadi Tersangka?

0
88
Kajati Jatim, Sunarta (tengah)
Kajati Jatim, Sunarta (tengah)

SURABAYA. Para penikmat uang dan aset ‘enak gila’ di Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Surabaya dipastikan tak bisa tidur nyenyak. Sebab, Kejati Jawa Timur sudah menaikan status dari penyelidikan ke tahap penyidikan sejak Rabu 30 Mei 2019.

Kajati Jatim Dr Sunarta mengatakan seluruh tim dipimpin Aspidsus yang menangani kasus mega kuropsi menahun itu sudah melaksanakan ekspose hasil penyelidikan sebelum naik ke tahap penyidikan.

“Hasilnya bulat, tim telah menemukan adanya tindak pidana korupsi dalam kasus YKP. Sudah ada dua alat bukti yang mendukung sehingga langsung naik ke penyidikan,” kata Kajati Sunarta kepada wartawan di Kantor Kajati Jatim, Jumat 31 Mei 2019.

Naiknya status ke tahap penyidikan membuat nanti penyidik sudah bisa melakukan upaya paksa mulai dari penyitaan, penggeledahan dan tindakan lain sesuai hukum. Diharapkan, penanganan kasus yang mengendap bertahun-tahun itu bisa lebih cepat terungkap.

“Sudah saya perintahkan agar penanganan kasus yang masuk katagori korupsi big fish ini harus diselesaikan secepatnya. Bahkan agar cepat selesai seluruh Koordinator, semua kasi dan beberapa jaksa senior ditunjuk menangani kasus ini,” tambah Kajati.

Kasus Lama Bernilai Triliunan

Seperti diketahui, kasus korupsi YKP pernah beberapa kali mencuat. Bahkan pada tahun 2009 silam, DPRD kota Surabaya pernah melakukan hak angket dengan memanggil semua pihak terkait dengan YKP ke DPRD.

Saat itu, pansus hak Angket sudah memberikan rekomendasi agar YKP dan PT. YEKAPE diserahkan ke Pemkot Surabaya. Sebab,  keduanya adalah aset Pemkot. Namun pengurus YKP menolak menyerahkan.

Berdasarkan dokumen, Aspidsus Kejati Jatim Didik Farkhan, mengatakan Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dibentuk Pemkot Surabaya tahun 1951. Seluruh modal dan aset awal berupa tanah sebanyak 3.048 persil tanah “surat ijo” berasal dari Pemkot. Tahun 1971 juga ada suntikan modal Rp 15 juta dari Pemkot.

Bukti lain YKP itu milik Pemkot adalah ketua YKP selalu dijabat rangkap oleh Walikota Surabaya. Hingga tahun 1999 dijabat Walikota Sunarto. Karena ada ketentuan UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah Kepala Daerah tidak boleh rangkap jabatan, akhirnya pada 2000, Walikota Sunarto mengundurkan diri dan menunjuk Sekda Yasin sebagai ketua saat itu.

Namun tiba-tiba, pada tahun 2002, Walikota Sunarto menunjuk dirinya lagi dan 9 pengurus baru memimpin YKP. Disusul itu perubaham AD/ART dan melakukan upaya melawan hukum denvan “memisahkan” diri dari Pemkot.

“Padahal sampai tahun 2007 YKP masih setor ke Kas daerah Pemkot Surabaya. Namun setelah itu YKP dan PT YEKAPE yang dibentuk YKP berjalan seolah diprivatisasi oleh pengurus hingga asetnya saat ini berkembang mencapai trilunan rupiah,” ujar Didik.

Kasus korupsi YKP ini, lanjut Didik, merupakan kasus terbesar yang pernah ditangani Kejati Jatim. “Ini korupsi yang nilainya mencapai triilunan rupiah. Ini rekor terbesar,” kata mantan Kajari Surabaya itu.

Disinggung   siapa saja calon tersangkanya, Didik masih belum banyak bicara,  “Sabar….sabar dulu. Nanti setelah lebaran segera kami umumkan,” tandas jaksa yang juga ketua Alumni IKA FH UB Malang itu. (tom)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here